• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)

    Thumbnail
    View/Open
    Daisy Ayu Larasati - 090710101035_1.pdf (148.3Kb)
    Date
    2014-04-15
    Author
    DAISY AYU LARASATI
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan adalah Surat dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: yaitu pertama adanya kesengajaan, dalam Surat dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban. Kedua adanya perbuatan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan pengaiayaan dengan cara menjenggut, mencakar dan membanting korban. ketiga adanya akibat, akibat perbuatan terdakwa adalah korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang dibuktikan dengan Visum et Repertum. Ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan ringan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Pada putusan Mahkamah agung, hakim Mahkamah Agung telah menolak kasasi terdakwa dengan alasan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253. Hakim megabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57015
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6323]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository