KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Pengisian jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dari tahun ketahun sesudah kemerdakaan Republik Indonesia sangat berbeda-beda sekali dalam kaitannya tata cara pengisian jabatan Presiden serta Wakil Presiden adalah yang berperan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena pada tahun itu MPR merupakan lembaga negara tertinggi dan preisden merupakan mandataris dari MPR tersebut sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat menuangkan produk hukum berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang menjadi acuan atau pedoman pengsian jabatan presiden dan wakil presiden. Seorang wakil presiden adalah seorang yang bersama dengan presiden dipilih dalam satu paket melalui pemilihan umum secara langsung dengan Proses demokrasi. Jika kita menilik wakil presiden itu adalah seorang wakil yang pekerjaannya adalah menggantikan posisi Presiden ketika berhalangan hadir baik untuk sementara maupun berhalangan tetap. Oleh karena itu kedudukan wakil presiden berada di bawah Presiden langsung dan menerima perintah sesuai apa yang diperintahkan oleh presiden. Wakil presiden bertanggungjawab langsung kepada Presiden karena Wakil Presiden yang memberi perintah adalah presiden dimana apabila tugas-tugas kenegaraan dari Presiden tidak dapat dilaksanakan oleh presiden maka wakil presidenlah yang bertugas mengambil alih tugas tersebut dikarenakan fungsi wakil dimana-mana itu adalah mengganti.