• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im)

    Thumbnail
    View/Open
    Alwindra - 090710101036_1.pdf (67.68Kb)
    Date
    2014-04-15
    Author
    ALWINDRA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu: pertama, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menurut penulis tidak terpenuhi, dikarenakan unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terbukti. Dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis tidak terpenuhi, dikarenakan unsur adanya kesengajaan dalam unsur penganiayaan ini tidak terbukti. Jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Kedua, Putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Menurut para korban sendiri ada 6 orang yang melakukan pemukulan tersebut, sedangkan dalam dakwaan JPU ada 8 orang. Adanya perbedaaan keterangan antara para saksi dan fotocopy Putusan Perkara Pidana Nomor: 574/PID.B/2009/PN.Im. Jadi putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Saran yang penulis berikan yaitu: pertama, JPU seharusnya lebih memperhatikan syarat materiil surat dakwaan agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan, serta JPU dapat membedakan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa pidana. Kedua, Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri, sebagaimana sistem pembuktian secara negatif.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56992
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6319]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository