ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :829/PID.Sus/2010/PN.Jr.)

Abstract

Hakim dalam memeriksa alat bukti jika dikaitkan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Majelis hakim dalam memeriksa alat bukti di dalam perkara Nomor 829/Pid.Sus/2010/Pn.Jr sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dalam Pasal 168 dan 169 KUHAP telah memberikan keterangan yang jelas mengenai alat bukti yang di ajukan di muka sidang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 169 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa tanpa persetujuan dari terdakwa dan penuntut umum, saksi dapat memberikan keterangan tanpa memberikan sumpah terlebih dahulu, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, proses pembuktian dan pemeriksaan alat bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam KUHAP. Hakim dalam pertimbangnya jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sudah sesuai dengan fakta di persidangan, di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa di dalam pemberlakuan pemenuhan nafkah kepada orang di dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku baginya untuk memberikan nafkah kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya seperti yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.