ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN SURAT DAKWAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545/K/PID.SUS/2011)

Abstract

Dewasa ini kejahatan narkotika dan obat – obatan terlarang telah merambah kenegara kita secara pesat dan lebih kearah yang bersifat transnasional dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau lebih populer dikenal dalam masyarakat kita adalah NARKOBA merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara semua elemen masyarakat secara aktif dan dilakukan secara berkesinambungan serta konsisten. Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba, dalam penulisan skripsi ini akan dikaji mengenai pembuatan surat dakwaan terhadap tersangka kasus tindak pidana narkotika yang tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dikaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada dakwaan yang bertentangan dengan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, apakah akibat hukum pembuatan surat dakwaan terhadap tersangka kasus narkotika yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka. Kedua, apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan pengadilan yang mendasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum, sedangkan tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan surat dakwaan tersangka kasus narkotika yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) pada saat dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, dan kedua Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan pengadilan yang mendasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma - norma 13 dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kedua dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang diguanakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan pertama adalah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan surat dakwaan yang didasarkan pada pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) adalah bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, kedua, akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat oleh Hakim berdasarkan pada surat dakwaan yang batal demi hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Saran yang ingin diberikan penulis adalah pertama, terkait dengan dasar penuntut umum untuk membuat surat dakwaan adalah berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, penuntut umum seharusnya lebih jeli dan cermat lagi dalam mempelajari berkas perkara dari penyidik agar surat dakwaan tersebut tidak batal demi hukum. Sedangkan untuk pembuatan putusan oleh hakim yang didasarkan pada surat dakwaan yang batal demi hukum maka seorang hakim harus teliti mangingat hal tersebut berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum