KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUUVII/2009 TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan penguatan tentang ideologi bangsa Indonesia sebagai negara beragama. dimulai dari substansi undang-undang yang diuji sampai implikasinya sangat dibutuhkan sebagai dasar pemahaman kembali bagaimana formulasi agama dan negara. Bagaimana pengaturan tentang kekerasan antar kelompok agama atau religion communal violence. Beberapa fakta hukum mengenai kebebasan agama menunjukkan bahwa kebebasan beragama selalu menimbulkan ketegangan sosial. Begitu juga dengan kelompok Ahmadiyah yang merupkan konsentrasi penulis dalam mengkaji antara hukum (undang-undang, surat keputusan, perda, putusan MK, dll) dan implementasinya. Oleh karena itu, konstelasi hak kebebasan beragama ini dipandang perlu oleh Pemerintah atas perintah Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 membentuk BAKOR PAKEM (Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat), berwenang memberikan rekomendasi sebuah aliran boleh atau tidak boleh ada di Indonesia dengan indikasi apakah keberadaan kelompok agama tersebut berotensi mengganggu ketertiban umum. Hasil penulisan ini menilai bahwa, pertama: putusan mahkamah konstitusi perlu diterapkan untuk upaya pemberantasan masalah kebebasan agama. kedua: Ahmadiyah mempunyai legalitas dan dilindungi hukum sepanjang eksistensinya tidak mengganggu ketertiban umum.