ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

Abstract

Penentuan tindak pidana penganiayaan berat pada surat dakwaan yang berbentuk alternatif memerlukan ketelitian hakim dalam memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim harus benar-benar jeli dalam melihat fakta-fakta dan bukti terkait selama persidangan yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Kasus penganiayaan yang berkaitan yaitu terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar ketentuan Pasal 354 ayat Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis ketepatan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr, menurut KUHP dan untuk menganalisis fungsi surat perjanjian perdamaian terhadap tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr. menurut sistem pemidanaan di Indonesia Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang xii

Kesimpulan skripsi adalah Pertama, Hakim tidak tepat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat seperti ditentukan Pasal 354 ayat Saran skripsi adalah Pertama, Hakim harus lebih teliti dalam menentukan tindak pidana penganiayaan berat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik korban maupun terdakwa ketika hakim menjatuhkan putusan. Kedua, Dalam kenyataannya bahwa terdapat kasus penganiayaan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternative atau alternative dispute resolutions