KAJIAN YURIDIS TENTANG RUMAH SUSUN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Abstract

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Rumah susun merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia saat ini, terutama di wilayah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya tidak seimbang dengan ketersediaan tanah, oleh karena itu rumah susun menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status tanah dalam kepemilikan rumah susun serta penerapan asas dalam hubungan hukum antara tanah dan bangunan rumah susun. Penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah susun serta prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilikan rumah susun ialah sistem pemilikan perseorangan sekaligus sistem pemilikan bersama yang bebas, yang memisahkan antara hak atas satuan rumah susun dengan hak bersama atas bagian, benda, dan tanah bersama. Sehingga dapat diketahui bahwa asas hukum pertanahan yang diterapkan dalam pembangunan rumah susun adalah asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal merupakan asas yang dianut oleh Hukum Adat sekaligus UUPA yang menyatakan bahwa status hukum dari benda yang ada di atas tanah tidak lagi mengikuti status tanah tempat benda tersebut melekat, tetapi memiliki status yang terpisah atau berdiri sendiri