ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK DITINJAU BERDASAR ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

Skripsi ini berjudul ”ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK DITINJAU BERDASAR ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”. Judul tersebut merupakan representasi dari isu sebagai permasalahan, yang pertama mengenai pelanggaran hak-hak pekerja / buruh anak yang sering dianggap sama dengan pekerja yang dewasa. Kedua, upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja/buruh anak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah menjelaskan larangan terhadap anak untuk dipekerjakan. Jika pekerja anak terpaksa untuk diberdayakan, banyak halhal yang harus dilalui. Ketentuan mengenai hal itu sudah dijelaskan dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 74. Dari ketentuan Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut. Bahkan banyak dari para pengusaha yang tidak mengindahkan ketentuan yang sudah menjadi hukum positif tersebut. Perlindungan yang seharusnya diterapkan untuk pekerja anak haruslah bersifat wajib. Karena secara kewajiban yang sebenarnya, anak hanya dituntut belajar atau menuntut ilmu di sekolah, dan menikmati waktu bermainnya di rumah, bukan untuk dipekerjakan seperti itu. Hal ini dapat memberi dampak psikologis terhadap anak yang di usia dini tersebut sudah merasakan kerasnya mencari uang. Bukan hanya itu, waktu bermain dan belajar yang seharusnya dilakukan di rumah masing-masing, banyak tersita jika anak bekerja. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi tentang Hak dan Kewajiban Anak. Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis normatif yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang xiv Ketenagakerjaan dikaitkan dengan azas-azas maupun perundang-undangan yang lain termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan pendekatan perundang-undangan yaitu model pendekataan dalam bentuk telaah terhadap semua perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan hendak dibahas oleh penulis. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang pertama bahwa sebagian Undang-Undang masih kurang optimal pelaksanaannya sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat khususnya bagi buruh anak. Hal ini disebabkan karena penegakan dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum maksimal disamping penyebar luasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat perundang-undangan tersebut belum dilakukan keseluruh masyarakat, khususnya pekerja/buruh anak. Walaupun secara normatif yuridis keberadaan pekerja/buruh anak tidak diinginkan oleh semua pihak. Akan tetapi dalam praktik Ketenagakerjaan hal ini banyak tersebar di beberapa perusahaan yang mempekerjakan anak, terutama anak dibawah umur. Dengan demikian atas kesimpulan dimaksud saran penulis adalah pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap kaum buruh khususnya pekerja/buruh anak. Dan juga melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang telah melanggar melakukan tindakan diskriminasi terdadap pekerja/buruh anak. Serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, buruh dan majikan agar dapat memperoleh informasi yang aktual yang berkaitan dengan perlindungan bagi buruh khususnya pekerja/buruh anak