TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006

Abstract

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dalam sistem perekonomian di Indonesia berperan secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan atau ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Faktor yang utama pada pendirian koperasi adalah mengenai akta pendirian koperasi. Akta Pendirian Koperasi merupakan akta yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi, sedangkan anggaran dasar koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Sehingga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006 telah diatur mengenai prosedur pembentukan akta pendirian koperasi yaitu dapat dibuat melalui kuasa pendiri maupun dapat dibuat di depan notaris dengan menggunakan akta otentik Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang prosedur pembentukan akta pendirian koperasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:01/Per/M.KUKM/I/2006 dan akibat hukum atas pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri atau oleh notaris (akta otentik).