KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPA LA DESA DAN BADAN P ERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA KED UANYA MENUR UT PERATURA N DAERAH KABUPA TEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TEN TANG PEMER INTAHAN DESA

Abstract

Desa merupakan satuan pemerintah ya ng ada dalam pemerintahan kabupaten/ kota dimana pemerintahan desa memiliki otonomi sendiri ya ng bersifat asli berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Unsur-unsur pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur-unsur pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan ya ng dimiliki masing-masing. Dimana kedudukan dan kewenangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melekat dan dimiliki dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik I ndonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini y aitu : (i) Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pem erintahan Desa; (ii) Bagaimanakah tata hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan dan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa serta untuk menganalisa tentang tata hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Metode penelitian hukum ya ng digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian ya ng digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal Res earch), dengan pendekatan yang dilakukan

adalah pendekatan undang-undang (statute approach) , dan pendekatan konsep (conseptual approach) . Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.