ANALISIS BIAYA PENGELOLAAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI MAYANG (STUDI KASUS DI J.I JENGGAWAH DAN J.I PETUT)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Pasal 9 ayat 1 Tahun 2001 tentang irigasi, menyatakan adanya penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada suatu perkumpulan petani pemakai air yang mandiri dan berbadan hukum. Untuk itu perlu suatu analisis yang berkaitan dengan biaya pengelolaan air irigasi guna keperluan operasional, perawatan dan kelembagaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi di Jaringan Irigasi (J.I) Jenggawah dan J.I Petut. AKNPI adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi. Metode pengumpulan data dari penelitian ini meliputi : (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi; (2) Pengukuran (kedalaman lumpur dan luas penampang rumput) ; dan (3) Wawancara. Dari hasil perhitungan didapatkan Biaya Operasi sebesar Rp 4.300.500,00, Biaya Pemeliharaan sebesar Rp 53.497.133,33 dan Biaya Kelembagaan sebesar Rp 9.575.000,00. Sehingga didapatkan suatu dana pengelolaan air irigasi berdasarkan AKNPI yang harus dibayar oleh petani sebesar Rp 48.000,00/Ha. Sedangkan selama ini petani membayar kepada Ulu-Ulu untuk setiap tahunnya sebesar Rp 226.800,00/Ha. Dari perbandingan diatas maka pelaksanaan organisasi petani pemakai air (HIPPA) yang lebih formil dan terpisah dari organisasi pemerintah desa lebih menguntungkan petani karena didapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan organisasi kepengurusan GHIPPA Tirto Mandiri yang sudah terbentuk diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme kerjanya sehingga tercapai tujuan yang di harapkan.