PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN YANG DIKEMAS TANPA MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum. Hasil penelitian skripsi ini yaitu: Konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi produk makanan yang dikemas tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yaitu hak-haknya dilindungi, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap barang yang beredar dipasaran, serta memperoleh ganti kerugian apabila konsumen terbukti mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang dikemas tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia. Akibat hukum beredarnya produk makanan yang dikemas tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia yaitu pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi. Sanksi yang diberikan dibedakan atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan tanpa label berbahasa Indonesia yaitu melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.