ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.)

Abstract

Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas merupakan salah satu akar masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia termasuk sistem perbankan. Hal tersebut terjadi pada Gubenur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Dimana Syahril Sabirin didakwa telah melakukan korupsi dan memperkaya Bank Bali dalam Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembeayaran Bank Umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Syahril Sabirin terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Syahril Sabirin diputus bebas dengan berbagai pertimbangannya. Skripsi ini berjudul ”Analisis Yuridis Kasus Korupsi Syahril Sabirin Ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : apakah pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam kasus korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan ajaran sifat melawan hukum?; dan apakah kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan?. Permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.