ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD)APBD KABUPATEN JEMBER YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER (Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2012/PN.Sby)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk samapai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 35/Pid Sus/2012/PN.Sby menarik untuk dikaji terutama dari aspek pembuktian Pasal dakwaan dan penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada Terdakawa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto Bin Sadji terkait dengan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, hal tersebut berkaitan dengan suatu pertanyaan yakni apakah putusan pemidanaan dan penerapan surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang baik pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada dua yaitu pertama terkait kesesuaian pembuktian unsur Pasal dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan kesesuaian penerapan dakwaan subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Teknik penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai menjadi landasan pembahasannya, Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, Pembuktian unsur Pasal dakwaan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 35/Pid Sus/2012/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto bin Sadji tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena seharusnya Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal dakwaan Lebih Subsidair yakni Pasal 9 jo Pasal 18Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups, namun berhubung surat dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk Subsidairitas maka hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa, diamana dalam penerapan kasus ini majelis hakim memilih dakwaan lebih subsidair. Penggunaan surat dakwaan dalam subsidairitas Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sesuai apabila dihadapkan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, karena dalam hal ini selain Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan Terdakwa juga menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga Jaksa Penuntut Umum lebih tepat menggunakan dakwaan Kumulatif dimana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak sejenis.