”TINJAUAN YURIDIS AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH CAMAT/ASISTEN WEDANA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS SENGKETA JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)”

Abstract

Persoalan Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian kehidupan manusia itu tergantung pada tanah. Peranan tanah yang semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna memperoleh sertifikat tanah dengan alat bukti hak atas tanah yang dimiliki. Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pada Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. berdasarkan Pasal 5 ayat (1), salah satu pejabat yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Camat/Asisten Wedana yang karena jabatannya (ex officio) dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah kerjanya.