KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAPTERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO YANGDIPERJANJIKAN DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER

Abstract

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan risiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala risiko yang tidak diharapkan benar – benar terjadi dikemudian hari. Pengalihan risiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Dengan ketentuan bahwasanya pada awalnya pihak tertanggung mengisi sebuah form Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi kemudian menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk keluarnya polis dan bila terjadi suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang disebut klaim. Dalam perjanjian asuransi, terjadinya risiko selama jangka waktu tertentu sebelum keluarnya polis sedangkan SPAJ telah disetujui seringkali menimbulkan masalah pembuktian yang berhubungan dengan pengajuan klaim . Permasalahan penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi risiko, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedangkan polis belum keluar dan bagaimanakah proses pengajuan klaim dengan bukti SPAJ pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi risiko, akibat hukum apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedangkan polis belum keluar dan mengkaji dan menganalisa proses pengajuan klaim dengan bukti SPAJ pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Kesimpulan yang dapat diambil dari judul kekuatan hukum Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diterbitkan oleh penanggung terhadap tertanggung apabila terjadi risiko yang diperjanjikan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai berikut : 1. SPAJ berkekuatan hukum sebagai suatu akta onderhand pengganti polis dalam hal sebagai alat bukti setelah adanya perjanjian asuransi dan sebagai alat bukti dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung sesuai pasal 258 KUH Dagang. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah para pihak berkewajiban melakukan pembuktian bersama telah adanya perjanjian asuransi dengan saling mencocokkan data-data yang ada pada kedua belah pihak. Dan juga dalam hal klaim yang dibayarkan kepada tertanggung hanya 60 % dari nilai uang pertanggungan sesuai ketentuan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. 3. Perbedaan proses pengajuan klaim sedangkan polis belum keluar dengan pengajuan klaim biasa adalah dengan adanya pembuktian bersama antara pihak Bumiputera sebagai penanggung dan tertanggung dalam membuktikan telah terjadinya perjanjian asuransi antara kedua belah pihak, dan juga dalam hal pemeriksaan di lapangan yang selain dilakukan oleh kantor cabang jember juga dilakukan oleh kantor wilayah malang. Adapun saran dari penulis adalah agar calon nasabah dalam mengikuti atau menyetujui suatu perjanjian asuransi atau perjanjian lainnya hendaknya lebih hati-hati dan teliti dalam menyetujui sesuatu hal tersebut agar tidak menyesal dan tidak timbul kesulitan dikemudian hari dan perusahaan asuransi dalam hal pemenuhan klaim hendaknya lebih memperhatikan kepentingan tertanggung yang sedang dalam kesulitan karena terjadi risiko atau musibah terhadap dirinya, hal ini berhubungan dengan perlindungan hukum nasabah asuransi