ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN  PIDANA BERSYARAT DALAM  TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)

dc.contributor.author	CITRA TRESNAWATI MULYONO
dc.date.accessioned	2014-01-24T07:02:05Z
dc.date.available	2014-01-24T07:02:05Z
dc.date.issued	2014-01-24
dc.identifier.nim	NIM050710101023
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/23576
dc.description.abstract	Pidana bersyarat merupakan pidana pelaksana yang ketentuannya diluar dari pidana pokok yang terdapat pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuhan pidananya tidak terdapat adanya penjatuhan pidana bersyarat. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah apakah perbedaan pertimbangan tentang pemidanaan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dan apakah penjatuhan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 1587 K/PID/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.relation.ispartofseries	050710101023;
dc.subject	ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA	en_US
dc.title	ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)	en_US
dc.type	Other	en_US