PERLINDUNGAN HUKUM BURUH BORONGAN DALAM MUSIM GILING (DMG) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI PERLINDUNGAN HUKUM BURUH BORONGAN PERLINDUNGAN HUKUM BURUH BORONGAN DALAM MUSIM GILING (DMG) DI PT PERKEBUNAN DALAM MUSIM GILING (DMG) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI UNIT PABRIK GULA DJATIROTO UNIT PABRIK GULA DJATIROTO

Abstract

Di era globalisasi yang akrab dengan dunia ekonomi kapitalik yang cenderung eksploitatif saat ini telah memberikan perubahan mendasar pada tatanan masyarakat dunia usaha, ditambah lagi dengan krisis global yang berdampak pada pelaku usaha untuk mengurangi beberapa fasilitas yang diberikan kepada buruh/pekerjanya. Padahal bagi buruh upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan kesejahteraan mereka tercermin dari kemampuan (daya beli) upah yang mereka terima guna memenuhi berbagai kebutuhan. Bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga hakhak

normative buruh lainnya, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, serta hak-hak lainnya. Maka perlu adanya suatu perlindungan hukum yang nyata guna pencapaian kesejahteraan buruh. Perlindungan buruh ini tidak hanya nantinya dilakukan untuk buruh tetap tetapi juga buruh tidak tetap termasuk juga buruh borongan. Karena faktanya memang banyak penderitaan yang dialami buruh terutama buruh tidak tetap dan buruh borongan seperti yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara XI-Unit Pabrik Gula Djatiroto.