ANALISIS YURIDIS KRIMINALISASI PENGGUNAAN ROKOK DI TEMPAT UMUM DARI PERSPEKTIK POLITIK HUKUM PIDANA Tentang Kawasan Larangan Merokok

Abstract

Indonesia menghadapi masalah yang delematis mengenai rokok, karena rokok memberikan keuntungan dan kerugian bagi Negara dan masyarakat. Untuk itu maka perlu dipikirkan cara agar merokok tidak menjadi hal yang merugikan bagi negara dan masyarakat namun tetap dapat menjaga kesehatan. Untuk hal itu Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan PERGUB No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Larangan merokok. PERGUB ini walaupun tidak secara langsung mengatur sanksi pidana tetapi mengandung sanksi pidana. Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah penetapan penggunaan rokok ditempat umum dalam Peraturan Gubernur DKI No.75 Tahun 2005 sebagai tindak pidana tidak bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009. Serta Apakah PERGUB DKI No.75 Tahun 2005 yang memuat ketentuan pidana tentang larangan merokok sudah tepat dari perspektif politik hukum pidana. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis apakah penetapan penggunaan rokok di tempat umum sebagai tindak pidana dalam PERGUB No. 75 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengkaji Peraturan Gubernur Khusus Ibu Kota Jakarta No.75 tahun 2005 yang memuat ketentuan pidana tentang larangan merokok dari perspektif politik hukum pidana.