PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA PABRIK GULA (PG) SEMBORO

Abstract

Di era yang global dan modernisasi ini semua hal bisa terjadi, terjadi banyak perubahan yang mendasar pada seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomiannya dalam mencari nafkah untuk hidupnya sendiri maupun untuk keluarganya. Para Pengusaha cenderung mengurangi fasilitas yang diberikan kepada pekerja / buruhnya, sehingga kesejahteraan para pekerja / buruh tersebut semakin lama semakin berkurang atau tidak terjamin. Pengurangan fasilitas tersebut terutamanya adalah upah. Bagi buruh upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Besar kecilnya upah merupakan kelangsungan hidup para buruh sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Wujud dari kepuasan para pekerja / buruh bisa dilihat dari kemampuan daya beli upah yang mereka terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Fasilitas tersebut bukan hanya upah saja tetapi juga hak–hak normatif lainnya seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, serta jaminan sosial. Maka dengan adanya pengurangan–pengurangan fasilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pekerja / buruh perlu adanya suatu perlindungan hukum yang benar–benar nyata agar kesejahteraan buruh benar–benar tercapai. Perlindungan buruh ini nantinya tidak hanya dilakukan terhadap buruh tetap akan tetapi termasuk juga buruh borongan. Karena faktanya memang banyak penderitaan yang dialami buruh terutamaburuh tidak tetap dan buruh borongan seperti yang terjadi di PTP NUSANTARA XI (PERSERO)-PG SEMBORO. Permasalahan dari skripsi ini adalah apakah perlindungan hukum kepada buruh borongan di PTP Nusantara XI (Persero)–Unit Kerja PG Semboro telah sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam upaya perlindungan hukum tesebut serta bagaimana solusinya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsistensi perlindungan hukum terhadap buruh borongan di PTP Nusantara XI(Persero)-Unit Pabrik Gula Semboro; Untuk mengetahui dan memahami kendala– xii

kendala yang muncul dalam upaya memberikan perlindungan kepada buruh borongan dan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Guna mendukung tulisan tersebut sebuah karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (statute approach), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur, serta analisis bahan hukum yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal–hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan–bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Adapun saran dari penulis ini adalah sebagai berikut : karena belum ada penegasan secara normative baik dari Undang–Undang maupun Perjanjian kerja Bersama hendaknya melakukan percepatan law reform baik di dalam Undang– Undang ketenagakerjaan ataupun didalam regulasi Perjanjian Kerja Bersama agar perlindungan hukum dapat berfungsi dengan baik khususnya buruh borongan di PTP Nusantara XI (Persero)-Unit Kerja PG Semboro terutama masalah kesejahteraan sosial berupa tunjangan Hari Tua atau Dana Pensiunan untuk kaum buruh borongan.