PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan pernah lepas dari segala bentuk bantuan dari orang lain. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan adanya ketentraman, kerukunan serta terhindar dari segala ketakutan akan terjadinya suatu kejahatan. Wilayah Indonesia yang begitu luas serta aparat yang terbatas maka setiap orang diperkenankan oleh undang-undang untuk mengadakan pembelaan diri sebagai wujud untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan serta harta benda sendiri atau orang lain. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu meliputi 2 (dua) hal yakni mengenai ada tidaknya Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (Noodweer Exces) dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor:961/Pid.B/2008/Pn.Jr. dan mengenai analisis Hakim mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai adanya Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (Noodweer Exces) dalam tindak pidana pembunuhan serta mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan. Manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian secara yuridis normative, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang undangan (statue approach) Study kasus (study approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember no.961/pid.b/2008/pn.jr adalah merupakan kasus pembunuhan dengan dakwaan subsidair yaitu primiar diancam dalam pasal 338 KUHP dan subsidair diancam dalam pasal 351 ayat 3. xii Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa di lakukan atas dasar membela kohormatan keluarganya, dan dalam hal ini terdakwa mengajukan pembelaannya mengenai pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2. Akan tetapi dalam putusannya hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2, karena unsur utama mengenai adanya serangan yang melawan hukum tidak terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2 maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu perbuatan terdakwa sacara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengani pembunuhan biasa. Walaupun dalam tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatnnya merupakan pembelaan terpaksa dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampui batas tidak terpenuhi. Selain itu penulis juga sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Adapun saran dari penulis selayaknya menjadi dasar untuk memperingan hukuman terdakwa yang dalam hal ini adalah terdakwa menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya. Selain itu apabila terdakwa mempunyai keyakinan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2 diharapkan untuk membawa perkara ini ke tingkat banding. Agar keadilan yang diharapkan tetap terjunjung tinggi.