ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

Abstract

Kejahatan perbankan merupakan fenomena baru yang ramai dibicarakan, perbankan mempunyai peran yang menonjol dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak yang berperan mendeteksi secara dini indikasi terjadinya korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, terjadi perbedaan pandangan bahwa dalam tindak pidana perbankan sepanjang memenuhi unsur kerugian keuangan negara sertamerta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas putusan majelis hakim mengenai tindak pidana perbankan yang dilakukan seorang terdakwa yang bekerja pada suatu bank. Dalam putusan tersebut penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Latar belakang penulis menganalisis putusan ini adalah mengenai permasalahan penerapan lex specialis dan lex specialis systematic antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu menganalisis kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.