Search
Now showing items 41-50 of 238
PENGATURAN TATANIAGA GULA NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN SWASEMBADA GULA
(2015-12-07)
rah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan social. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ...
PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
(2015-12-10)
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di
Indonesia disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat ...
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-01)
Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat
dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya
pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ...
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
(2014-01-27)
Kebijakan hukum pidana saat ini (ius constitutum) mengatur para pihak
yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana
atau ...
PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(2014-12-02)
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia
setelah masuknya perbankan syariah tahun ...
PRINSIP LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PERSPEKTIF DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
(2014-12-02)
Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), sehingga
diperoleh ...
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)
Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ...
PERSAMAAN HUKUM KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2014-11-11)
Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, anggota TNI dan Polri tidak
diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dikarenakan anggota TNI dan
Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang ...
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR BAGI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN DAN SISTEM HUKUM KEBENDAAN NASIONAL
(2015-03-26)
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara selanjutnya disebut UU SBSN, salah satu sumber pembiayaan
APBN adalah dengan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau ...
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(2014-12-02)
Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual
(conceptual approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya ...