Search
Now showing items 141-150 of 238
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(FAKULTAS HUKUM, 2019-01-24)
Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ...
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)
Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam
Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas
lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ...
Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta
(2019-04-09)
Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan hukum
yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah ratio legis
hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hak ...
Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi
(2018-11-16)
Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...
Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
(2018-11-14)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang
banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris.
Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta
(minuta), ...
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
(2019-08-13)
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara,
yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat.
Tindak pidana. Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak ...
KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
(2018-11-08)
Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...
Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Sesuai Upah Minimum Kabupaten
(2018-11-14)
Perkembangan situsi yang berkaitan dengan pekerja dan buruh,
mengenai hak dan kewajiban antara keduanya, dapat diambil suatu garis besar
yaitu hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja. Timbul suatu polemic
yang ...
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
(2018-11-14)
Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian
bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling
mendasar.
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Execution of Fiduciary Guarantee Objects
(2019-08-09)
Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ...