Search
Now showing items 131-140 of 238
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)
Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai
saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan
adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ...
Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana
(2019)
Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembanunan Daerah (TP4D)
merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan
pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal,
Pengaman ...
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya (Outsourcing)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-02-28)
Tujuan penelitian tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Pertama,
mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ratio legis hak pemberi kerja untuk
memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) ...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Dilakukan oleh Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi
(FAKULTAS HUKUM, 2019-11-23)
Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di
Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang
bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, ...
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)
Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ...
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)
Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah
penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP
dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam
mewujudkan ...
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)
emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi,
pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan
kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu ...
Tanggung Jawab Pengurus dalam Pengembalian Simpanan Berjangka Koperasi SImpan Pinjam yang Mengalami Kerugian (Manager's Responsibilities of the Loss Loan Cooperative on the Member's Deposit)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12)
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan
berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai
kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan
kepentingan ...
Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Jasa Lingkungan Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-02-18)
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan
galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain.
Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sebagaimana tercantum ...
Akibat Hukum Tidak Dikeluarkannya Keputusan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Atas Permohonan Penerbitan Keputusan
(FAKULTAS HUKUM, 2019)
Kewenangan dalam memberikan keputusan yang bersifat individual,
kongkrit dan final yang dimiliki oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)
merupakan bagian dari cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Badan/Pejabat ...