Browsing MT-Science of Law by Author "RATO, Dominikus"
Now showing items 1-12 of 12
-
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
ADINUGRAHA, Prasetya (2018-07-30)Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ... -
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
ELVIRA, Rose Linda (2019)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ... -
Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik Dengan Menggunakan Meterai Elektronik
LINDARTO, Vindy Kurniawan (2019-04-25)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permaslahan yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah dasar pertimbangan hukum dikenakannya suatu pajak dalam sebuah dokumen dengan menggunakan ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
SAPTARINI, Ayuningtyas (2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
SARAGIH, Tiurlan Roma Artha (2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum
LESTARI, Indra Puji (2019-10-08)Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
WIDYAWATI, Santi (2018-06-29)Kepastian hukum terhadap akta pendirian melalui penggunaan akta itu sangat diperlukan dalam Koperasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal-pasalnya tidak mengharuskan/ tidak mengatur ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
SYAH, Zaki Firman (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
FATONI, Ahmad (2019-07-13)Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
JUNAGO, Fransiskus Xaverius (2019)Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan Pasal 54 ... -
STATUS HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ASET DESA
MAS’OD, Ali (2017-08-04)Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), ... -
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol
DEWI, Disca Triana (2020)Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol ...