PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Perjanjian antara nasabah dan bank melahirkan perikatan yang memberikan perlindungan hukum. Namun perjanjian yang disepakati kedua pihak sering kali tidak memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pihak nasabah dalam melakukan transaksi, akibatnya nasabah sulit membuktikan bila ia dirugikan dengan pembobolan rekeningnya. Berdasarkan akibat dari sulitnya untuk membuktikan apabila nasabah dirugikan dengan pombobolan rekeningnya, Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahasan adalah Apakah nasabah yang mengalami pembobolan rekening nasabah melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri mendapat perlindungan hukum. Apa tanggung jawab bank pada nasabah atas pembobolan rekening nasabah melalui mesin anjungan tunai mandiri. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan antara nasabah dengan Bank atas pembobolan rekening nasabah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Tujuan khususnya untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang pertama, Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami pembobolan rekening pada saat melakukan transaksi melalui ATM juga muncul dengan diterimanya perjanjian baku sebagai perjanjian kedua belah pihak. Dasar hukum perlindungan nasabah bank pengguna ATM adalah perjanjian pengguna ATM itu sendiri yang berlaku sebagaimana umumnya perjanjian berdasarkan KUHPER, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab bank terhadap nasabah yaitu kerugian Nasabah sepenuhnya akan ditanggung Bank terkait. Pasalnya, tanggung jawab berada pada pihak perbankan dan bukan kesalahan nasabah, Upaya penyelesaian antara pihak nasabah dengan bank apabila terjadi pembobolan rekening nasabah yaitu dengan cara mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Saran, Seharusnya nasabah sebagai konsumen dari pihak bank perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Perbankan untuk dapat memulihkan kepercayaan nasabah kembali kepada pihak bank, pihak bank tetap harus bertanggung jawab untuk mengganti uang nasabah yang dibobol, karena kurangnya pengamanan di mesin ATM, karena fasilitas ATM yang diberikan oleh pihak perbankan, apabila mekanisme penanganan pengaduan nasabah ini merupakan wujud integrasi dan harmonisasi hukum perbankan, maka harus ada jaminan bahwa regulasi tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedua belah pihak harus secara seimbang.