Fakultas Hukum: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 157
-
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(2014-07-08)Perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat itu ... -
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-07-08)Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan ... -
ASPEK PEMBUKTIAN DALAM MALPRAKTEK MEDIK
(2014-07-08)Dalam menjalankan fungsinya ditengah-tengah masyarakat, dokter mempunyai kedudukan yang unik. Adanya kedudukan yang unik tersebut, tentu saja memberikan beban baru bagi setiap orang yang memilih profesi dokter sebagai ... -
ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-08)Sebagai negara hukum dan telah merasakan dampak dari korupsi, Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip pembuktian terbalik merupakan ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA-NTT
(2014-07-04)The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local ... -
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-07-04)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada ... -
Kelemahan Aspek Yuridis dalam Penegakan Hukum untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi
(2014-04-10)Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak ... -
PENELITIAN HUKUM
(2014-03-24)Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal research atau dalam Bahasa Belanda rechtsonderzoek. 1 Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi yang ... -
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN
(2014-01-24)Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan atau ... -
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK
(2014-01-24)Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan bangsa Indonesia ke depan. Berdasarkan hal tersebut anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban ... -
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-01-24)Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor ... -
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS JALAN
(2014-01-24)Perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan ... -
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2014-01-24)Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (derty money) yang dihasilkan ... -
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(2014-01-24)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu ... -
PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-01-24)Upaya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT
(2014-01-24)The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local ... -
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-01-24)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-01-24)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ...