Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 149-157 of 157
-
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(2014-07-08)Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia.Jumlah Investor Asing dipengaruhi oleh political will dari Pemerintah serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(2013-07-04)Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia.Jumlah Investor Asing dipengaruhi oleh political will dari Pemerintah serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum ... -
Upaya Hukum mewujudkan ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Fungsi dan kewenangan perum bulog
(2014-07-08)Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy ... -
Upaya Hukum Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Perum Bulog
(2013-10-22)Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy to ... -
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum ... -
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ... -
Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana
(2015-03-19)Dalam penerapan dan penegakan hukum, khususnya hokum pidana diperlukan bantuan disiplin ilmu lain dalam rangka menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik ...