Show simple item record

dc.contributor.authorAFIESTARIA MAHENDRA NINGTYAS
dc.date.accessioned2013-12-30T01:48:12Z
dc.date.available2013-12-30T01:48:12Z
dc.date.issued2013-12-30
dc.identifier.nimNIM040710101021
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13713
dc.description.abstractSurat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam suatu pemberian kredit harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian Sertifikat Hak Tanggungan. Namun dalam pelaksanaan pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) tidak perlu dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Keadaan yang demikian menimbulkan keinginan bagi Penulis untuk mengkaji dalam Skripsi dengan judul ”PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAGETAN”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang pelaksanaan pemberian Kupedes, Konstruksi hukum Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian Kupedes, dan Upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries040710101021;
dc.subjectSURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGANen_US
dc.titlePEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAGETAN UNIT SUKOMOROen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record