TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Agraris, negara yang menempatkan tanah sebagai suatu barang yang sangat berharga tetapi oleh karena tanah adalah barang berharga juga terjadi banyak perkara yang perlu dipikirkan. Karena hal tersebut maka lahirlah UUPA sebagai produk hukum yang mengatur seluruh hak atas tanah di Indonesia. Program utama dari UUPA ini adalah landreform yaitu pengaturan penguasaan atas tanah, mengembalikan tanah pada fungsi sosialnya. Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER” Membahas tentang redistribusi yang merupakan landreform dalam arti sempit. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah perkembangan tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Apakah pelaksanaan redistribusi tanah objek landerform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Kendala–Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala– kendala yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan kesimpulan yang menggunakan metode deduktif. Fakta dalam skripsi ini di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ada suatu hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung) yang telah ditelantarkan oleh pemegang haknya, kemudian digarap oleh petani di sekitar tanah tersebut. Redistribusi atas hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 ini terjadi pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1968, namun diantara jumlah seluruh bidang (luas Verpoonding 502 sekitar 1.901.488,125 m

viii

2 dan 469

sekitar 1821037 m 2 )

yang diredistribusi, ada 8 (delapan) bidang yang tidak selesai pendistribuisiannya (tertinggal) yaitu milik Edy Suyoto dkk. Redistribusi atas bidang yang tertinggal ini dilaksanakan pada tahun 2006 yang ternyata prosesnya berbeda dengan proses redistribusi terdahulu, walaupun tidak banyak. Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwaa perkembangan tanah objek landreform adalah dimulai dari perkebunan milik kolonial dengan hak erfpacht verp 469 dan 502 kemudian seiring waktu tanah tersebut terlantar dan diredistribusi, pelaksanaan redistribusi di desa Ajung Kecamatan ajung kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kendala yang dihadapi tidak telalu banyak yang semua dari kendala tersebut telah diupayakan oleh Kantor Pertanahan Jember untuk diatasi.

Republic of Indonesia represents an Agricultural Country, state placing land as goods which very worth but because of land is high-value goods also happened many case which need to be thought. Because the mentioned hence delivering birth UUPA as law product arranging entire/all land right in Indonesia. Especial program of this UUPA landreform that is arrangement of domination of land, returning land at social function. The research with title ”Juridical Review Execution of Redistribution Land of Landreform Object in Countryside of Ajung District of Ajung SubProvince

of Jember” studying about redistribution representing landreform in narrow meaning. Problem of this writing is how growth land of landreform object in Countryside of Ajung District of Ajung Sub-Province of Jember, whether execution redistribution land of landreform object in Countryside of Ajung District of Ajung Sub-Province of Jember have prescribed by the regulations, what constraints faced in execution redistribution of land in Countryside of Ajung District of Ajung Sub-Province of Jember, How effort gone through to overcome constraints that happened in execution of redistribution farmland. Approach of problem which used in writing of this research is normative juridical approach. Data using in this research is the primary data and secondary data, the method of gathering law materials is utilized bibliography study and field. Materials analysis punish in this research is normative qualitative analyzes with conclusion using deductive method. Fact in this research in Countryside of Ajung District of Ajung Sub-Province of Jember there are rights of erfpacht verpoonding 469 and 502 (Decree Director-General of Agraria the 13-04-1968 Number: SK.24/DDA/68 about is coherent of land redistribution in Countryside of Ajung District of Ajung) which have neglected by its right owner, then tilled by farmer around those land. Redistribution by right of verpoonding erfpacht 469 and 502 this happened in the year 1967 up to year 1968, but among amount of all area (wide of Verpoonding 502 around 1.901.488,125 m2 and 469 around 1821037 m2) which is redistributed, there are 8 (eight) area which not finish redistributed that is property of Edy Suyoto dkk. Redistribution of area which this left behind is executed in the year 2006 which actually its process differ from process of redistribution former, although not many. From writing of this research can be concluded that growth land of landreform object is started from plantation of colonial property with rights of erfpacht verp 469 and 502 then along the land time unemployed and redistributed, execution of redistribution in countryside of Ajung District of sub-province Ajung of Jember have as according to regulation of invitation going into effect, constraint faced not really mean for that all of the constraint have been strived by Office Land of Jember to be overcome.