Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Sediaan Farmasi (Studi Putusan Nomor 335/pid.sus/2022/PN Jmr)
Abstract
ABSTRAK: Aturan pengedaran obat dalam undang-undang kesehatan biasanya mengatur berbagai ketentuan untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan efektif. Salah satu kasus yang menurut penulis menarik untuk dibahas dan dianalisis ialah kasus penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang terjadi di Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Kejahatan penjualan dan pengedaran obat keras sediaan farmasi yang dilakukan oleh MRA. Bahwa dalam Putusan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr. Hasil penelitian dari skripsi ini ada 2 (dua). Pertama, Berdasarkan penerapan hukum yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap pelaku dan keputusan Hakim terhadap hukuman yang diterapkan terhadap pelaku. Kedua, berdasarkan hasil analisis fakta hukum dalam persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, hingga barang bukti serta ratio decidendi. Hakim dalam uraian ratio decidendinya menjelaskan bahwa terdakwa MRA yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat ilegal.
KATA KUNCI : Pengedaran Obat Keras; Obat Keras Ilegal; Ijin Menjual Obat; Hukum Kesehatan.
ABSTRACT: The circulation of drugs in health regulations usually governs various provisions to ensure that drugs consumed by the public are safe and effective. One interesting case for the author to discuss and analyze is the sale and distribution of prescription drugs in the pharmaceutical preparation that occurred in Ds. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. The crime of selling and distributing prescription drugs was committed by MRA. The case was addressed in Decision number 335/Pid.Sus/2022/PN.Jmr. The research conducted in this thesis reveals two main findings. First, based on the application of the law presented by the Public Prosecutor in their indictment against the perpetrator and the Judge's decision regarding the punishment imposed on the perpetrator. Second, based on the analysis of legal facts presented during the trial, including witness testimonies, the defendant's statements, and the presented evidence (barang bukti) as well as the ratio decidendi. The ratio decidendi is the legal reasoning or the ground on which a court's decision is based. In the given case, the Judge explained in the ratio decidendi that the defendant MRA, who is not a pharmacy or drugstore, has been distributing or selling illegal drugs. The Judge presumably came to this decision after considering all the evidence and applying relevant laws and regulations to the case.
KEYWORD : Drug Distribution; Illegal Prescription Drugs; Drug Selling Permit; Health Law.
Collections
- UT-Faculty of Law [6218]