Model Tata Kelola Pengetahuan dalam Proses Implementasi Kebijakan Bela Negara di Kabupaten Situbondo
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tata kelola pengetahuan para aktor dan
kelompok sasaran kebijakan dalam proses implementasi kebijakan Bela Negara di
Kabupaten Situbondo. Metode kualitatif dengan pendekatan Interpretative
Phenomenological Analysis digunakan untuk melakukan wawancara mendalam
terhadap Forkopimda Situbondo sebagai aktor formal kebijakan Bela Negara.
Meskipun Forkopimda mengadopsi model stagist, policy output-nya masih
mengalami defisit partisipasi publik. Sebaliknya, ulama, umat, dan masyarakat
prismatik Situbondo sebagai kelompok sasaran kebijakan menunjukkan surplus
partisipasi melalui pengetahuan lokal mereka. Adanya kesenjangan empiris dan
teoritis dalam pendekatan stagist untuk mengadaptasi pengetahuan lokal bela
negara mendorong penggunaan teori Diskursif Ide dan Wacana (DIW). Temuan
penelitian menunjukkan Forkopimda mengadopsi pendekatan stagist dengan
Delivery Mechanism Policy Output (DMPO) yang diterjemahkan melalui
konstitusi hingga peraturan pemerintah. Sementara itu, ulama dan masyarakat
Situbondo mempromosikan kebijakan melalui nilai agama, tradisi, dan etika
sosial sebagai pengetahuan endogenus. Keberadaan ruang publik bela negara
yang inklusif di Kabupaten Situbondo menjadi faktor utama yang
menghubungkan pengetahuan eksogenus Bela Negara dengan pengetahuan
endogenus HWMI, yang dikonseptualisasi dalam sistem thinking untuk hasil yang
holistik. Inovasi penelitian ini menambahkan dimensi "ruang publik inklusif"
dalam teori policy network Rhodes, yang memfasilitasi dialog publik dan
keterlibatan aktor-aktor terkait untuk desain kebijakan yang lebih partisipatif.
Model ini memperkaya Ilmu Administrasi dengan mempertimbangkan pentingnya
Sosiologi Kebijakan Publik dalam mendesain kebijakan yang sesuai dengan
karakteristik publik.