Model Tata Kelola Pengetahuan dalam Proses Implementasi Kebijakan Bela Negara di Kabupaten Situbondo

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tata kelola pengetahuan para aktor dan kelompok sasaran kebijakan dalam proses implementasi kebijakan Bela Negara di Kabupaten Situbondo. Metode kualitatif dengan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis digunakan untuk melakukan wawancara mendalam terhadap Forkopimda Situbondo sebagai aktor formal kebijakan Bela Negara. Meskipun Forkopimda mengadopsi model stagist, policy output-nya masih mengalami defisit partisipasi publik. Sebaliknya, ulama, umat, dan masyarakat prismatik Situbondo sebagai kelompok sasaran kebijakan menunjukkan surplus partisipasi melalui pengetahuan lokal mereka. Adanya kesenjangan empiris dan teoritis dalam pendekatan stagist untuk mengadaptasi pengetahuan lokal bela negara mendorong penggunaan teori Diskursif Ide dan Wacana (DIW). Temuan penelitian menunjukkan Forkopimda mengadopsi pendekatan stagist dengan Delivery Mechanism Policy Output (DMPO) yang diterjemahkan melalui konstitusi hingga peraturan pemerintah. Sementara itu, ulama dan masyarakat Situbondo mempromosikan kebijakan melalui nilai agama, tradisi, dan etika sosial sebagai pengetahuan endogenus. Keberadaan ruang publik bela negara yang inklusif di Kabupaten Situbondo menjadi faktor utama yang menghubungkan pengetahuan eksogenus Bela Negara dengan pengetahuan endogenus HWMI, yang dikonseptualisasi dalam sistem thinking untuk hasil yang holistik. Inovasi penelitian ini menambahkan dimensi "ruang publik inklusif" dalam teori policy network Rhodes, yang memfasilitasi dialog publik dan keterlibatan aktor-aktor terkait untuk desain kebijakan yang lebih partisipatif. Model ini memperkaya Ilmu Administrasi dengan mempertimbangkan pentingnya Sosiologi Kebijakan Publik dalam mendesain kebijakan yang sesuai dengan karakteristik publik.