• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Tanggung Gugat Negara Atas Kewajiban Pemenuhan Hak Bertempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Negara

    Thumbnail
    View/Open
    180710101019_M.NOVAL FIRNANDO.pdf (1.886Mb)
    Date
    2023-11-02
    Author
    FIRNANDO, M. Noval
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Hunian layak menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Rumah menjadi tempat berlindung dan sebagai tempat beristirahat serta pengembangan diri manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat berdampak pada ketersediaan lahan untuk hunian. Dampak dari keterbatasan lahan tersebut adalah munculnya kawasan-kawasan permukiman kumuh. Hak atas hunian layak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat 1, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40, hak atas hunian layak juga diakui dalam hukum internasional yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Economic,Social and Cultural Rights. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menguraikan apa saja bentuk implementasi pemenuhan hak atas hunian layak, dan yang kedua, untuk menelaah tanggung gugat negara dalam hal gagal memenuhi hak bertempat tinggal yang layak bagi warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Implementasi tanggung jawab pemenuhan hak atas hunian layak dilaksanakan oleh negara melalui lembaga dalam kementerian PUPR, upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan subsidi pembiayaan perolehan rumah. Analisa terkait tanggung gugat negara, kegagalan terhadap pemenuhan hak yang telah diatur undang-undang didalikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terjadi pergeseran kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Kini gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) diproses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    URI
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119561
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6325]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository