Kebahasaan Penggunaan Tanda Tangan Digital PrivyID dalam Transaksi Bisnis Financia Technologi

Abstract

KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY; Sry Rezeki Laoly, 180710101130;2022; 88 halaman; program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Bagi sebagian pelaku bisnis, sebuah kepastian dari segi hukum maupun keotentikan data yang dipertukarkan memegang peranan penting dalam sebuah transaksi bisnis, maka dari situlah peran tanda tangan digital serta sertifikat digital dalam PrivyID sebagai terobosan teknologi untuk mewujudkan keinginan sebagai pelaku bisnis. Berdasarkan fakta permasalahan ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis financial technology dengan menggunakan PrivyID di Indonesia dan apa upaya penyelesaian sengketa tanda tangan digital dalam transaksi bisnis apabila terjadi wanprestasi. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai keabsahan penggunaan tanda tangan digital PrivyID dalam transaksi bisnis financial technology. Berkenaan dengan hal tersebut bahwa dalam perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, apabila salah satu pihak melampaui perjanjian dengan melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat kepengadilan, dengan alat bukti dokumen elektronik. Dalam persidangan perdata, pada tahap pembuktian para pihak memiliki kesempatan untuk membuktikan kebenaran terhadap fakta hukum yang menjadi pokok dari perselisihan seperti alat bukti surat, bukti saksi atau keterangan, persangkaan atau kecurigaan, pengakuan, serta alat bukti kejahatan dan sumpah. Keadaan demikian memang tidak dapat dihindarkan, namun yang terpeting adalah bagaimana menjaga agar pertukaran data tetap aman salah satunya dengan memberikan tanda tangan dan sertifikat digital pada dokumen yang hendak kita kirimkan, dengan harapan penerima pesa dapat merasa yakin bahwa dokumen yang kita kirim tidak dimanipulasi Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu yang pertama mengetahui dan memahami terkait dengan keabsahan penggunaan tanda tangan digital dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen fintech dengan menggunakan tanda tangan digital PrivyID di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, sertamemberikan temuan terkait dengan konsep penyelesaian sengketa transaksi bisnis financial technology apabila terjadi wanprestasi. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan prinsip dari hukum perjanjian pada dasarnya masih dapat mengakomodir implementasi dari tanda tangan digital dan sertifikat digital dalam kontrak melalui internet atau e-commerce. Karena dokumen elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia telah diakui setelah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER transaksi elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Serta apabila dokumen disamakan dengan dokumen tertulis sesuai dengan pasal 1866 KUHPerdata yaitu alat-alat bukti yang sah terdiri dari alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan maka dengan dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dokumen elektronik atau Salinan sebuah sertifikat digital dimana sertifikat digital digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan pihak-pihak yang bertransaksi serta membubuhkan tanda tangan digital maka sebuah sertifikat akan diterbitkan oleh suatu Lembaga yang sudah dipercaya, seperti aplikasi privyid yaitu suatu terobosan baru dalam membantu tanda tangan digital pada suatu dokumen. Penyelesaian sengketa dimana tidak terpenuhinya suatu perjanjian atau wanprestasi yang telah disepakati antara pihak secara virtual, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan dan secara non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negoisasi. Gugatan antara pihak dapat berupa pembatalan atas perjanjian/perikatan yang telah disepakati oleh para pihak, ganti rugi, pemenuhan prestasi antara salah satu piha, dimana untuk pembatalan dapat berupa penerimaan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, untuk itu di dalamnya dianggap telah terjadi unsur-unsur penipuan oleh penjual, maka dalam Hukum Acara Perdata Internasional dapat diterapkan sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah ini. Saran dari skripsi ini yaitu, pertama pemerintah hendaknya segera mengesahkan peraturan mengenai tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Kedua, pemerintah segera membuat serta mengesahkan serta memberikan ijin dalam peraturan pemakain aplikasi PrivyID supaya setiap orang yang telah menggunakan aplikasi lebih percaya dalam proses penandatangan sebagai penyedia sertifikat elektronik, sehingga pelaksanaan transaksi melalui e-commerce dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai perjanjian antara pihak mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan