Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang atas Pajak Pertambangan Pasir

Abstract

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi baliwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengantur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah mengenai pajak yang berguna untuk pembangunan daerah, hal yang dapat dijadikan modal atau sumber pendanaan dalam menjalankan dan melakukan pembangunan daerah adalah APBD yang didalamnya mencakup tentang Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, Dana Alokasi Umum. Dana Alokmi Khusus, dan hibah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah itu, maka Hupari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang membuat sebuah peraturan mengenai pengaturan pajak pertambangan pasir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang mana pajak pertambangan itu sendiri merupakan salah satu sumber APBD Kabupaten Lumajang. Pemungutan pajak pasir di Kabupaten Lumajang memakai sistem Self Assessment System yaitu wajib pajak berwenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wajib pajak ikut serta berperan aktif yakni menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme dan kendala yang didapat saat memungut pajak pasir di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan permasalahan permasalahan yang terjadi dalam yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak pasir di Kabupaten Lumajang Permasalahan- permasalahan tersebut diantaranya, kebocoran pajak, penghindaran pajak, pertambangan ilegal, serta sanksi yang belum cukup tegas. Namun Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan upaya-upaya guna meminimalisir pelanggaran pelanggaran selama proses pemungutan pajak pasir. Upaya-upaya tersebut diantaranya, melakukan pengawasan di daerah tambang, memberlakukan kebijakan jalan khusus untuk truk bermuatan pasir, membangun pos pantau disetiap kecamatan dimana sekaligus sebagai tempat pemeriksaan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang). Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan memberikan sanksi yang berat kepada wajib pajak yang melanggar serta masih perlunya perbaikan undang- undang yang berlaku saat ini untuk menyempurnakan apa yang telah baikdidalamnya. Disamping itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa membayar pajak itu tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang semata, tapi juga berkaitan dengan semangat Nasionalisme. Artinya, wajib pajak harus menjadi bagian atau ikut andil dalam membangun bangsa. Perlu ada perbaikan yang dilakukan seperti meningkatkan pengetatan pengawasan, tidak hanya pengawasan terhadap wajib pajak, tetapi juga pengawasan terhadap oknum oknum yang melakukan penyimpangan atas Pemungutan Pajak Pertambangan Pasir Pemerintah Kabupaten Lumajang harus segera membuat langkah hukum. atau kebijakan terbaru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak.