Perlindungan Hukum bagi Karyawan terhadap Phk tanpa Pesangon dengan Alasan Force Majeure di Tengah Pandemi COVID 19

Abstract

Kondisi yang di akibatkan oleh covid 19 membuat banyak sekali perubahan yang terjadi dan berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Di mana dalam keadaan seperti ini kondisi ekonomi mulai tidak stabil dan menuntut masyarakat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi akibat covid 19 ini salah satunya berdampak bagi kehidupan masyarakat adalah pemecetan para karyawan di kantor dengan alasan force majeure, banyak kantor melakukan pemecatan karyawan tanpa pesangon dan merugikan kehidupan karyawan yang di phk. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN TERHADAP PHK TANPA PESANGON DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE DI TENGAH PANDEMI COVID 19”. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, Apakah covid 19 dapat dijadikan alasan terjadinya force majeure sehingga menjadi dasar perusahaan melakukan PHK dan tidak memberikan pesangon; kedua, Bagaimana bentuk ganti rugi yang di berikan terhadap karyawan yang di PHK tanpa pesangon; ketiga, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan yang di PHK tanpa pesangon. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akedemis antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang menjadi tujuan khusus penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada ada dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum. Penelitian ini berfokus pada mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, untuk menemukan kebenaran koherensi apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah.sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut, serta apakah tindakan perintah yang dilakukan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu meneliti bentuk perlindungan hukum bagi karyawan terhadap phk tanpa pesangon dengan alasan force majeure di tengah pandemi covid 19: pertama, membahas dasar bagi perusahaan untuk melakukan phk di masa pandemi. Kedua bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang di phk tanpa pesangon oleh perusahaan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :Pertama Mengetahui dasar bagi perusahaan melakukan phk bagi karyawan tanpa pesangon dengan alasan force majeure di tengah pandemi covid 19 yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kedua Bentuk ganti rugi yang di berikan terhadap karyawan yang di PHK tanpa pesangon. Adapun bentuk pertanggungjawaban perusahaan bagi karyawan yang di phk tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan yang di PHK tanpa pesangon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana membahas hak dan kewajiban tenaga kerja yang saling berkaitan dengan perusahaan tempat bekerja. Saran yang diperoleh adalah pertama: Hendaknya pemerintah memberikan lowongan pekerjaan yang mencukupi bagi masyarakat sekitar. Agar di dalam kondisi seperti ini, masyarakat masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.; kedua: Pihak Perusahaan sebagai pelaku usaha dapat memberikan jaminan suatu kepastian hukum maupun suatu jaminan keamanan, sehingga tidak ada lagi karyawan yang di phk tanpa pesangon dengan alasan yang tidak dapat di mengerti.; ketiga: Hendaknya bagi para tenaga kerja dapat memahami kontrak kerja dengan baik dan dapat bekerja sesuai kontrak kerja, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi satu sama lain.