Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Penjara Yang Berbeda Terhadap Dua Terdakwa Yang Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

Abstract

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini mengenai peran masing-masing terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/PN.Spg) dan sebab penjatuhan pidana berbeda terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/PN.Spg). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsepkonsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (statute approach), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan Undang-undang Perlindungan Anak dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana berbeda terhadap para terdakwa, hal tersebut dikarenakan pada kasus tersebut terdakwa I Topan dan terdakwa II Jaelani telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana memandang bahwa para terdakwa tersebut telah bekerjasama sedemikian rupa untuk melakukan persetubuhan dan dalam penjatuhan pidananya dipertimbangkan peran atau andil dari masingmasing terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, sehingga pidana penjara yang diterima oleh masing-masing terdakwa tidak sama sesuai dengan peranan atau andil dari masing-masing terdakwa. Adapun saran penulis adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak-anak, harus mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hakim dalam menjatuhakan pidana penjara yang berbeda terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hendaknya memberikan pretimbangan-pertimbangan apakah yang menyebabkan penjatuhan pidana penjara berbeda terhadap kedua terdakawa