Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba

Abstract

Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan sistem yang ditentukan oleh pengusaha. Tetapi dalam perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku terdapat beberapa problem diantaranya ialah Problem Yuridis, yaitu adanya kekaburan makna frase itikad baik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam waralaba, sehingga dalam pemenuhan tersebut yang mendominasi pemberi waralaba dalam pembuatan perjanjian waralaba dapat terjadi adanya perjanjian baku yang dapat bertentangan dengan prinsip itikad baik. Problem Teoritis, yaitu dikarenakan kaburnya frase itikad baik yang tidak sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban pada ketentuan Pasal 5 huruf d PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dianggap tidak sesuai dengan prinsip tujuan hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Problem Sosiologis, yaitu ketidakpastian merupakan musabab ketidakadilan, sehingga pemenuhan norma dalam kesenjangan sosial antara pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak memenuhi unsur itikad baik para pihak. Rumusan masalah masalah dalam penelitian ini ialah makna frase itikad baik dalam perjanjian waralaba, pengaturan tentang itikad baik dalam perjanjian waralaba telah mencerminkan prinsip keadilan, dan konsep pengaturan ke depan agar perjanjian waralaba sesuai dengan prinsip keadilan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan 3 (tiga) pendekatan diantaranya ialah, pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan guna dapat menjawab permasalahan yang ada dan permasalahan yang akan di hadapi terkait karakteristik dari keadilan dalam perjanjian waralaba. Hasil dari penelitian tesis ini adalah pertama, tercerminnya makna frase itikad baik dalam perjanjian waralaba dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Kedua, pengaturan tentang itikad baik dalam perjanjian waralaba belum mencerminkan prinsip keadilan, karena perjanjian waralaba merupakan perjanjian baku yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dengan segala isi perjanjian yang akan diberikan kepada penerima waralaba telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemberi waralaba, sehingga penerima waralaba kemudian menerima perjanjian tersebut, adalah bukan karena memang setuju dengan perjanjian tersebut tetapi karena terdorong oleh adanya suatu kebutuhan. Ketiga, konsep pengaturan ke depan agar perjanjian waralaba sesuai dengan prinsip keadilan yaitu dengan membentuk suatu perjanjian waralaba dengan berasaskan itikad baik yang disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang