Prinsip Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkawinan Terhalang

Abstract

Perkawinan merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam hal ini negara memberi perlindungan terhadapnya sebagai wujud dari perlindungan hukum. Secara harfiah, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang mana seorang suami hanya dapat beristri seorang. Namun terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik dan sarat akan terjadinya tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan terkait perkawinan terhalang. Dalam pengaturannya, perkawinan terhalang merupakan perkawinan yang dilaksanakan di mana masih terdapat perkawinan sebelumnya yang belum usai dan menjadi penghalang untukmya. Dalam penerapan hukum materiil, terdapat beberapa amar putusan yang berbeda-beda terhadap sebuah kondisi yang sejenis. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum materiil pada praktiknya. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menemukan masalah-masalah terkait kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana terkait delik perkawinan terhalang, Masalah tersebut adalah kesesuaian penerapan pasal perkawinan terhalang yang diatur pada Pasal 279 KUHP dengan prinsip kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perkawinan terhalang. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran hakim yang pada nyatanya masih dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum lantaran terdapat penjatuhan pidana yang berbedabeda.