Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Uang Berbasis Financial Technology

Abstract

Di Indonesia financial technology diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 potensi resiko dalam financial technology yaitu resiko keamanan data peminjam dan resiko kesalahan transaksi. Kedua resiko ini yang kemudian membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam menjalankan bisnis fintech. Pada keamanan data peminjam terdapat potensi risiko terkait privasi data peminjam maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga negara harus membuat regulasi untuk melindungi data-data tersebut dari hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi, seperti menjamin kerahasiaan data-data pribadi para peminjam uang. Jika tidak dilindungi dapat diperjual-belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Untuk memperkuat posisi para peminjam uang dan menjamin adanya kepastian hukum dalam bertransaksi, maka perlu dibentuk regulasi yang melindungi peminjam uang dalam bertransaksi menggunakan sarana elektronik.