Analisis Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg).

Abstract

Tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dikaji oleh penulis dengan judul Analisis Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak. Pertimbangan ini mengkaji pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dimana tindak pidana eksploitasi seksual anak dilakukan oleh terdakwa MI. Terdakwa dijatuhkan hukum pidana oleh hakim dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan atas perbuatan terdakwa. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Pertama, Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian permasalahan yang Kedua Apakah ada perbuatan penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg?. Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis kesesuaian unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa dan menganalisis adanya perbuatan penyertaan yang terdapat dalam Putusan Nomor:1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg ini. Metode penelitian yang digunakan penulis meliputi 4 (empat) aspek. Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual yang berarti pendekatan masalah dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkorelasi dengan isu hukum yang sedang penulis analisa serta dengan mempelajari doktrin atau pandangan – pandangan yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan teknik dokumenter guna mengumpulkan bahan hukumnya yakni mengumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar Bahan hukum tersebut nantinya dianalisa menggunakan metode deduktif sehingga mendapat suatu jawaban atas permasalahan di atas yang nantinya dapat memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan serta. Berdasarkan pada analisa penulis di dalam bab pembahasan diperoleh yaitu: Pertama, pasal-pasal yang digunakan penuntut umum untuk menuntut terdakwa kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan:1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan dakwaan pertama Pasal 78 I Jo 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan menurut penulis perbuatan terdakwa dalam hal ini juga telah melanggar ketentuan dan memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menurut penulis seharusnya di terapkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Kedua, Di dalam putusan penulis menemukan adanya perbuatan tindak pidana penyertaan . Dasar hukum penyertaan terdapat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut penulis perbuatan tindak pidana penyertaan yang tergolong dalam kasus ini melanggar ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yakni “Yang melakukan”. Saran menurut penulis yaitu : Pertama, Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khusunya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan yang mana surat dakwaan ini akan menjadi dasar penuntut umum untuk melakukan pembuktian kemudian mengajukan requisitoir. Kedua, Penuntut Umum juga harus lebih teliti dan cermat untuk menganalisis sebuah kasus dalam putusan, hal ini berkaitan dengan apabila ditemukannya pelaku lain dalam sebuah kasus tindak pidana yang sama dan seharusnya di adili dan di proses scara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan agar tidak terjadi ketidak seimbangan keadilan.