TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya tidak pernah lepas dalam hubungannya dengan manusia lain, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan antara suami dan isteri merupakan salah satu masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Suami isteri yang merupakan suatu keluarga adalah dasar permulaaan hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat (masyarakat kecil). Terciptanya suatu kehidupan dalam suatu keluarga berawal dari perkawinan. Dalam suatu perkawinan diperlukan seorang wali. Karena wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya karena wali merupakan salah satu unsur dari rukun perkawinan. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan hukum seorang wali terhadap perkawinan anak di bawah umur dan mengenai kriteria perkawinan anak di bawah umur. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berifat formil seperti Undang-Undang, peraturanperaturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yakni dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, dan bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya adalah tahap pengolahan melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing). Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang wali diperlukan dalam suatu perkawinan, karena wali merupakan salah satu unsur dari rukun perkawinan yang semua rukun dalam perkawinan harus dipenuhi karena merupakan unsur mutlak dalam suatu proses perkawinan. Wali itu sebenarnya wakil dari calon pengantin perempuan yang biasanya diwakili oleh ayahnya. Batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki persamaan yaitu pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Kriteria perkawinan di bawah umur berarti suatu perkawinan tersebut dilakukan di bawah batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Saran dalam skripsi ini adalah seseorang yang diangkat menjadi wali haruslah benar-benar telah memenuhi kriteria, karena wali mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak yang berada di bawah kekuasaan wali tersebut. Seseorang yang hendak melakukan perkawinan haruslah benar-benar dikatakan telah dewasa agar orang tersebut benar-benar telah matang persiapannya untuk membangun suatu rumah tangga yang utuh.