Search
Now showing items 11-20 of 44
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah
(JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, 2021-06-01)
Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta
otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur
secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ...
The Principle of Fair Business Competition in SOE Monopoly
(International Journal of Creative Research and Studies, Volume-5 Issue-6, June 2021, 2021-06-01)
This research was conducted based on the monopoly regulation and/or the activity center by SOE (StateOwned
Enterprises) which is regulated in Article 51 of Law Number 5 of 1999 about Prohibition of
Monopolistic Practices ...
The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco: Islamic Economic Law Perspective
(Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, No. 2 Agustus 2021, h. 110-122, 2021-08-01)
This research aims to find profit-sharing system between
landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic
Law, so that it can be used by landowners and cultivators to
cooperate in cultivating tobacco ...
Pengampuan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris
(Syntax Idea, 2022-01-01)
Seorang Notaris yang diberi kewenangan haruslah telah cakap agar dapat dibebani dengan kewenangan, tidak mungkin seseorang berwenang apabila ia tidak cakap. Konsep tersebut muncul dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf b juncto Pasal ...
Hukum Perdata: Hukum Tentang Orang (Perbandingan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Perdata Islam
(PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021-11-10)
Hukum Perdata: Hukum Tentang Orang (Perbandingan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Perdata Islam
The Principles of Utility on Social Functions in Syariah Banking
(International Journal of Creative Research and Studie, 2021-10-10)
This research is motivated that the fact is that not many people know about the social functions of Islamic banking because most people still think that business activities in Islamic banking are only profit-oriented. ...
Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan
(JURNAL RECHTENS, 2021-12-01)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ...
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
(Jurnal Supremasi, 2022-03-01)
Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang ...
Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata
(Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022-03-02)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara perdata. Hal tersebut dikarenakan perbedaan hukum pembuktian antara hukum acara perdata dan ...
Legal Protection Principle for Workers Terminated Due to Industrial Digitalization
(Journal of Law, Policy and Globalization, 2022-01-31)
Employment termination caused by industrial digitalization is contrary to the constitutional rights of workers. The essence of this right indicates that everyone has the right to get a decent living and fair treatment ...