NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

dc.contributor.advisor	Amrullah, M. Arief
dc.contributor.advisor	Tanuwijaya, Fanny
dc.contributor.author	Handayani, Kristanti
dc.date.accessioned	2018-03-22T08:19:53Z
dc.date.available	2018-03-22T08:19:53Z
dc.date.issued	2018-03-22
dc.identifier.nim	NIM. 140720201055
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84847
dc.description.abstract	Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak. Dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum dan negara, maka kerahasiaan yang dimaksud dapat dikecualikan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR	en_US
dc.title	NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	en_US
dc.type	Thesis	en_US