Penentuan tentang pelanggaran etik murni dan etikolegal ditinjau kasus per kasus. Pelanggaran etik berbeda dengan pelanggaran hukum, namun demikian dapat terjadi suatu pelanggaran etik yang sekaligus merupakan pelanggaran ...

Pola Perusahaan Inti Rakyat Perke­ bunan (Pola PIR Perkebunan) Kelapa Sawit dilaksanakan rnelalui pola kemi­ traan dengan menggunakan nstru­ men perjanjian. Perjanjian dimaksud, yaitu Perjanjian Pembelian-Pemba­ yaran ...

Kepastlan rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkelapasawitan telah ber­gulir sejak tahun 2015 dan berlan­jut masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2016 sebagai usul inisiatif OPR. Pada tahun ...

Berjalannya suatu regulasi kebijakan atau program tidak terlepas dari pengaruh faktor hukum dan faktor non hukum. Dari faktor hukum, disamping sangat dipengaruhi sub sistem subsatansi hukum dan budaya hukum, tentunya juga ...

Pemerintah Indonesia telah men­ gundangkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelo­ laan Ekosistem Gambut pada tang­ gal 15 September 2014 alu, selan­ jutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan ...

Pola Perusahaan nti Rakyat Perkebu­ nan (PIR-Bun) adalah pola pengem­ bangan sub sektor perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha de­ ngan sasaran perbaikan keadaan so­ sial ekonomi petani peserta dan didu­ kung ...

PRESIDEN dalam hal ini memberikan instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Ke hutanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Per ta nahan Na sional; Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan ...