Pola Perusahaan Inti Rakyat Perke­ bunan (Pola PIR Perkebunan) Kelapa Sawit dilaksanakan rnelalui pola kemi­ traan dengan menggunakan nstru­ men perjanjian. Perjanjian dimaksud, yaitu Perjanjian Pembelian-Pemba­ yaran ...

Kepastlan rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkelapasawitan telah ber­gulir sejak tahun 2015 dan berlan­jut masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2016 sebagai usul inisiatif OPR. Pada tahun ...

Berjalannya suatu regulasi kebijakan atau program tidak terlepas dari pengaruh faktor hukum dan faktor non hukum. Dari faktor hukum, disamping sangat dipengaruhi sub sistem subsatansi hukum dan budaya hukum, tentunya juga ...

Pemerintah Indonesia telah men­ gundangkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelo­ laan Ekosistem Gambut pada tang­ gal 15 September 2014 alu, selan­ jutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan ...

Pola Perusahaan nti Rakyat Perkebu­ nan (PIR-Bun) adalah pola pengem­ bangan sub sektor perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha de­ ngan sasaran perbaikan keadaan so­ sial ekonomi petani peserta dan didu­ kung ...

UU Perkebunan menentukan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seki- tar paling rendah seluas 20% ...

Oleh karena itu, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kelapa sawit Indonesia mempunyai potensi dan keunggulan serta peran penting, baik bagi negara Indonesia dan dunia. Apabila pemerintah akan memberlakukan kebi ...

Materi muatan PP Penghimpunan Dana Perkebunan terdiri dari VI Bab dan 28 Pasal serta menga­tur mengenai tujuan penyelenggaraan penghim­punan dana perkebunan; sasaran penghimpunan dana perkebunan; sumber dana yang dihimpun; ...