Search
Now showing items 1-10 of 67
Kajian Yuridis Ditolaknya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 81/Puu-X/2012)
(UNEJ, 2014)
Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas perkara nomor 81/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan, ...
KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG
(UNEJ, 2014)
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap lebih memberikan ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG IZIN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2014)
Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa tidak terelakkan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak dan padat seiring dengan keberadaan mahasiswa yang semakin banyak menuntut ilmu di Universitas Jember. ...
KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(UNEJ, 2014)
Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam ...
KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
(UNEJ, 2014)
Hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip check and balances, yaitu dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut. Hubungan ...
Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/Ag/2012)
(UNEJ, 2014)
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekcokkan ...
KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)
Sepanjang tahun 2013/2014 rakyat Indonesa akan disibukkan dengan maraknya aktivitas kampanye yang akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ...
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA
(UNEJ, 2014)
Makanan dan minuman disamping merupakan kebutuhan pokok, juga merupakan obyek perdagangan, oleh karena itu diharuskan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan oleh pemerintah, untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ...
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2014)
Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengakibatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 kamar yang biasa disebut dengan bikameral. Munculnya DPD mempertegas doktrin Trias Politica yang diamanatkan oleh ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI
(UNEJ, 2014)
Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan ...